Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Perlindungan Pekerja di Tengah Pandemi COVID 19

Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Perlindungan Pekerja di Tengah Pandemi COVID 19
Ketika kebijakan kebijakan pusat tentang  Social Distancing  atau PSBB  (Pembatasan Sosial Besar-Besaran) bersama dengan alasan kesehatan, lalu diteruskan melalui surat edaran sebagian kepala daerah, tidak tersedia klausul khusus yang mengarah kepada pemberian terhadap pekerja/buruh. Pasalnya tidak semua Pekerja/buruh dapat bekerja di rumah, cuma pekerja/buruh anggota office yang dimungkinkan dapat melakukan pekerjaannya di rumah. Bagi pekerja/buruh dibagian lain seperti anggota memproduksi seperti operator cuma menjadi angan yang tidak mungkin dilakukan.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan jaring pengaman bagi Pekerja/buruh ketika bekerja. Namun jaring pengaman ini condong tidak dulu menjadi prioritas perusahaan yang tersedia di Indonesia. Perusahaan selalu abai terhadap K3, keluar berasal dari angka Keselakaan Kerja yang konsisten meningkat tiap-tiap tahunnya.  Tidak kurang ratusan ribu masalah kecelakaan kerja membawa dampak ribuan pekerja gugur di dalam berjuang untuk menghidupi keluarganya, Berbicara K3 di daerah kerja cuma menjadi normalitas saja tanpa melalui riset yang mendalam sesuai prinsip Kesehatan dan keselamatan kerja .
Ditengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia K3 pastinya harus ditingkatkan dan disepakati bersama dengan cara yang harus dijalankan oleh perusahaan. Merujuk Surat Edaran Kementrian Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 maupun  Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementrian Ketenagakerjaan RI No.5/193/AS.02.02/2020 tertanggal 12 Maret 2020 tentang Kesiapsiagaan di dalam Menghadapi Penyebaran Covid-19 di Tempat Kerja. Demikian juga Surat Sekretaris Jenderal Kementrian Kesehatan RI No. PK.02.01/B.VI/839/2020 tertanggal 5 Maret 2020 tentang Himbauan Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja, Pada intinya adalah perusahaan supaya segera mengaktifasi P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) disetiap perusahaannya untuk merumuskan perencanaan dan memitigasi memandang peta awal disetiap perusahaan.
Namun faktanya tidak semua perusahaan di Indonesia sudah teratur mobilisasi amanat regulasi terutama yang menyesuaikan tentang P2K3 tersebut. Ini menjadi problem baru ketika memandang situasi dan situasi seperti selagi ini  terjadi.
Semangat Surat Edaran Kementrian andaikan diamati mendalam adalah bagaimana tim P2K3 yang diketuai oleh pimpinan perusahaan dapat merumuskan perencanaan hal-hal apa yang dapat dan harus dijalankan sesuai keperluan perusahaan selanjutnya di dalam mengatasi atau memutus mata rantai penyebaran COVID 19. Hari ini seakan semua gagap dan latah dan juga terperangkap bersama dengan hal-hal yang tidak subtantif. Dengan demikianlah harus duduk bersama dengan antara tim P2k3, buruh, dan serikat pekerja/buruh untuk mengulas perencanaan tersebut.
Perlindungan pekerja/buruh menjadi hal yang benar-benar perlu selagi ini tidak cuma bagi para pekerja di sektor resmi tetapi juga para pekerja di sektor informal. Pemutusan rantai penyebaran penyakit Covid 19 tidak cuma berlaku di daerah kerja. Namun juga harus dijalankan lingkungan permukiman buruh berpenghasilan rendah, kumuh dan miliki sanitasi yang buruk. Penyediaan alat pelindung diri seperti masker, atau hand sanitizer selagi ini menjadi benar-benar mahal dan benar-benar sukar didapatkan oleh para pekerja yang miliki penghasilan yang rendah.
Ketika diberi kesempatan untuk berdiskusi bersama dengan Serikat Pekerja/buruh di Jawa Barat dan mendapatkan update berasal dari pengurus tingkat perusahaan, disampaikan bahwa masih banyak perusahaan selalu beroperasi di jaman PSBB, perusahaan-perusahaan yang mengantongi surat “keterangan/izin operasional dan mobilitas industri” yang dikeluarkan oleh Kementrian Perindustrian.
Sabtu 11 April 2020 Menteri Kesehatan menyutujui permintaan PSBB di Jawa Barat bersama dengan Surat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/248/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat di dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selanjutnya tanggal 12 April 2020 Gubernur Jawa Barat menyusul bersama dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 443/Kep.221-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi di dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus Diseases 2019 (Covid-19).
Selama pemberlakuan PSBB, dijalankan penghentian selagi kesibukan bekerja di daerah kerja ataupun kantor.Artinya selama kurun selagi tanggal 15 April 2020 sampai bersama dengan 28 April 2020 kesibukan kerja dihentikan selagi waktu. Selama penghentian selagi kesibukan bekerja di daerah kerja, pekerja harus menggantinya bersama dengan kesibukan bekerja dirumah bersama dengan bahasa lain “Work From Home” (WFH). Ini yang sesudah itu menjadikan adanya perbedaanantara buruh/pekerja operator, bersama dengan buruh/pekerja kantoran, gara-gara tidak mungkin buruh operator mengerjakan pekerjaannya di rumah. Melihat klausul lain bahwa tersedia daerah kerja yang dikecualikan, ini menjadi multitafsir supaya memberikan ruang bagi perusahaan untuk selalu beroprasi.
Jika masih banyak perusahaan yang beroperasi ketika dimasa pandemik ini, pertanyaannya sudah sejauh mana usaha serikat pekerja/buruh memotret antisipasi pemberian pekerja/buruh terjadi sesuai protokol yang ada.  Sejauh ini masih benar-benar banyak Perusahaan di Indonesia yang kebingungan mengambil keputusan langkah-langkah penanganan pencegahan penyebaran dan penanggulangan Covid-19 secara sistematis, terukur dan komprehensif.
Sektor garmen merupakan sektor yang banyak sekali melakukan pelanggaran K3 ketika pandemik ini. Pasalnya, andaikan memandang berasal dari temuan dan laporan sebagian jaringan serikat pekerja/buruh dilapangan, diterangkan bahwa sebagian besar perusahaan garmen mobilisasi K3 cuma sekedar formalitas. Idealnya perusahaan mengajak berkata serikat pekerja/buruh untuk merumuskan cara penanganan, mitigas dan konsep aksi untuk memutus rantai penyebaran COVID 19. Perusahaan-perusahaan disektor Garmen yang sudah melakukan usaha sungguh-sungguh demikianlah dapat dihitung jari.
Tidak aneh andaikan perusahaan berlaku abai terhadap pemberian pekerja, berasal dari sebagian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak menyesuaikan pedoman yang tegas dan bertaring untuk meberikan sanksi kepada perusahaan yang abai. Ini menjadi pekerjaan tempat tinggal bagi semua pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh untuk menghimpit pemerintah supaya lebih tegas di dalam mengeluarkan kebijakan terhadap pemberian pekerja.
Negara/pemerintah harus datang untuk menjaga buruhnya melalui kebijakan-kebijakan yang berkekuatan hukum dan miliki pembawaan memaksa. Apabila memandang pembawaan atau karateristik berasal dari Covid 19, kebijakan harus tegas meliburkan semua pekerja bersama dengan tidak meremehkan upah demi memutus rantai penyebaran Covid 19. Cara inilah yang paling efektif supaya virus selanjutnya tidak menyebar. Jika perusahaan tidak dapat meliburkan setidaknya menyediakan usaha maksimal di dalam pencegahan. Tidak cuma sekedar melakukan kontrol suhu tubuh, pemberian masker (kalopun banyak yang mengeluh tidak tiap-tiap hari), pemberian hand sanitizer, dan penyemprotan disinfektan. Tapi melakukan rapid test bagi semua pekerja supaya dapat memitigasi dan memetakan, dan juga melakukan modifikasi daerah kerja berasal dari terasa daerah memproduksi sampai daerah penyimpanan hasil memproduksi supaya sesuai protokol yang dikeluarkan WHO. Klasul inilah yang diinginkan pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh diikuti bersama dengan sanksi tegas andaikan perusahaan tidak menjalankan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *